PMII dan KAMMI Kalbar Gelar Dialog Kemerdekaan | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

PMII dan KAMMI Kalbar Gelar Dialog Kemerdekaan

PMII NEWS Online
16 Agustus 2019
PMII dan KAMMI Kalbar Gelar Dialog Kemerdekaan
PMII NEWS Online - PKC PMII dan PW KAMMI Kalimantan Barat gelar Dialog Kemerdekaan dengan tema Rekonsiliasi Akar Rumput Wujud Dewasa Demokrasi, di Warunk Kampus Jl. Reformasi Kota Pontianak, Kamis (15/08/2019).

Ketua Umum PW KAMMI Kalbar Imron Ramadhan mengatakan acara tersebut sengaja mengangkat tema rekonsiliasi akar rumput wujud dewasa dalam berdemokrasi.

"Mengingat hari ini kita melihat Keterbelahan masyarakat dalam perjalanan Pemilu 2019 cukup menghawatirkan," ujarnya di sela-sela sambutannya.

Untuk itu, lanjut Imron, dalam momentum memperingati hari kemerdekaan ini kami memandang perlu untuk kembali merajut persahabatan.

"Sebagai anak bangsa dan menjadikn proses Pemilu sebagai konstelasi lima tahunan yg wajar, begitupun dgn proses check and balance mengawal pemerintahan yang terpilih.

Senada yang disampaikan oleh Ketua Umum PKC PMII Kalbar, Muammad Kadafi menyampaikan, bahwa kegiatan digagas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74.

"Kita ketahui bersama sebelum, menjelang dan pasca Pilpres suhu politik di Indonesia semakin meningkat, sehingga perlu adanya rekonsiliasi sampai ke akar rumput, agar masyarakat di bawah kembali seperti semula tidak ada istilah cebong atau kampret," katanya.

Kadafi menambahkan, bahwa secara ideologi PMII dan KAMMI sangat lah berbeda, namun karena menurutnya sebagai anak bangsa harus bisa melaksanakan kegiatan dialog tersebut secara bersama demi generasi penerus bangsa.

"Kita juga berharap para elit memberikan pendidikan politik yang baik terhadap kader, simpatisan serta masyarakat di bawah, karena hakikatnya mereka menjadi contoh oleh masyarakat di bawah, jika elit politik menyampaikan pesan kedamaian masyarakat akan semakin tenang," tambahnya.

Pengamat politik Dr. Jimadi, M.Si mengatalan bahwa tidak ada teman yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Hanyalah kepentingan yang sifatnya abadi. Sedangkan menurutnya Budaya patronasi tergantung pada elit.

"Tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi yang abadi hanya kepentingan yang abadi," paparnya.

Ir. Muhammad Rizal ketua Gerindra Kalbar menyampaikan, bahwa Rekonsiliasi adalah sebuah tindakan untuk memperbaiki hubungan yang terpisah oleh proses politik tahun 2018 yang lalu.

Menurutnya, Perpecahan sebenarnya tidak hanya terjadi karena pemilu saja, akan tetapi terjadi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, hal ini sesuai hasil dari survei SUIS BEN.

Selain itu, lanjut Rizal, perpecahan itu terjadi akibat dari penegakan hukum yang memihak.

"Pisaunya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tandasnya.

Rizal menegaskan, seharusnya Pancasila harus dikedepankan. Bahkan menurutnya, Pancasila bukan hanya dihafal, akan tetapi harus dipraktekkan di pemerintahan maupun masyarakat.

Ia mencontohkan terhadap peristiwa politik pada tahun 2018 yang berimbas pada tahun ini.

Untungnya, sambung Rizal, antara dua kubu Jokowi dan Prabowo punya rasa cinta kepada rakyat Indonesia. Sehingga dari Kubu Jokowi mengundang Prabowo agar melaksanakan pertemuan.

"Maka di situlah terjadilah sebuah rekonsiliasi, agar tidak terjadi seperti negara suriah," tutupnya.

Dikesempatan yang sama Pak Heri dari perwakilan DPW PKB Kalbar menerangkan, bahwa Pemilu 2019 merupakan pembelajaran yang baik untuk demokrasi kedepannya. Sebagaimana Indonesia telah berhasil melalui demokrasi tersebut.

"Ada baiknya jika masa kampanye pemilu hanya 3 bulan saja, tidak harus 8 bulan. Seperti sistem pilkada yang dilakasanaan di setiap provinsi ataupun daerah, agar gesekan itu tidak terlalu kuat," terangnya.

Ia mengatakan, bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Maka kita selaku elit harus mewujudkan pemilu yang betul-betul bersih dan cerdas. Karena jika kita terjebak pada politik yang salah maka akan memperoleh legislatif yang salah," ujarnya.

Heri menyebutkan, bahwa godaan pada legislatif lebih besar dari pada yudikatif.

"Karena legislatif adalah godaannya besar dari pada yudikatif," imbuhnya.

Maka menurut Heri, perlu adanya tiga sikap yang harus dilakukan yaitu; Pertama, sikap Tawazun (Adil) tetap berlaku adil. Kedua, sikap Tawasuth (Moderat) dalam segala hal, harus berada posisi netral melalui jalan mengkonfirmasi. Ketiga, Sikap Tasamuh (Toleran) harus berbaik hati.

"Ketiga sikap ini harus diterapkan di dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia agar saling mengingatkan. PKB akan terus menggelorakan ketiga sikap tersebut, agar aman, tentram dan damai. Jika tiga sikap ini bisa dilaksanakan, maka Indonesia tidak akan keos," tukasnya.

Sedangkan, wakil bupati Kubu Raya Sujiwo, mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksakan oleh PMII dan KAMMI Kalimantan Barat.

Ia menyampaikan, pada era ini, menurutnya pada pemilihan legislatif ataupun pilpres, tidak tidak boleh gresrut tidak boleh baperan.

Sebagaimana menurut Sujiwo Pileg ataupun Pilpres merupakan pestanya rakyat.

"Yang namanya pesta disambut dengan keceriaan. Namun jika terjadi permusuhan. Maka perlu disadari bahwa NRKI harus kita jaga bersama-sama. Karena dengan empat pilar Indonesia bisa terjaga serta panjang umurnya," jelasnya.

Ia menceritakan pada masa pemilihan bupati, saat ia mencalonkan yang pada akhirnya, saat ini ia terpilih menjadi Wakil Bupati.

Jiwo menggunakan cara politiknya merangkul melalui ketua adat dan ulama serta masyarakat lainnya. Untuk itu Jiwo menegaskan, bahwa perlu adanya sebuah diskusi untuk mengatasi hal tersebut.

"Maka perlunya sebuah diskusi. Saya ingat pesan gusdur, ya sudahlah biar saja kalaupun DPRD mau melakukan yang tak terpuji. Biarkan saja dia menanggung dosanya. Intinya rakyat tetap bersatu," imbuhnya.

Jiwo mengatakan, atas gerakan Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini terbukti dalam mengawal NKRI.

"NU telah terbukti yang menjadi garda terdepan dalam mengawal bangsa dan negara. Maka dari itu, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mengawal NKRI," tukasnya.
Pewarta : Editor :
Rokib AamNh7