PMII Desak Pemkab Malang Harus Tegas Tertibkan Tarif Parkir Sesuai Peraturan Daerah | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

PMII Desak Pemkab Malang Harus Tegas Tertibkan Tarif Parkir Sesuai Peraturan Daerah

PMII NEWS Online
22 Juli 2019
Foto: Pengurus Cabang PMII saat audiensi Pemkab Malang terkait angka kemiskinan di Pendopo, Jum'at (19/07/2019)
PMII NEWS Online - Pengurus Cabang Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang menggelar kajian terbuka terkait Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kajian terbuka tersebut berawal dari banyaknya keluhan dan keresahan masyarakat kabupaten Malang dengan retribusi pengelolan sarana dan prasarana olahraga di stadion kanjuruhan yang tidak sesuai dengan perarturan daerah (perda) yang ada.

Masyakat kabupaten Malang merasa dirugikan dengan adanya tarif masuk dan areal parkir di kawasan stadion Kanjuruhan yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Malang No 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pada Pasal 1 ayat 27 berbunyi; Parkir adalah keadaan di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, selanjutnya ayat 28 berbunyi; tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ada dua poin dasar yang dihasilkan dalam kajian terbuka tersebut diantaranya. pertama, pungutan harga masuk kawasan stadion kanjuruhan. Kedua, tarif areal parkir yang tidak sesuai dengan perda No 11 Tahun 2016.

Pengurus Cabang PMII Kabupaten Malang berpendapat bahwa pungutan harga masuk stadion kanjuruhan seharusnya gratis tanpa pungutan biaya apapun, berdasarkan perda yang sudah ada.

"Terkait pungutan areal parkir, sesuai dengan perda areal parkiran adalah fasilitas penunjang yang berada dikawasan stadion kanjuruhan yang bisa dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat yang memasuki kawasan stadion kanjuruhan," ujar Ketua Umum PMII Kabupaten Malang, Ruji, sapaan akrabnya.

Sehingga, lanjut Ruji, apabila areal parkir dimanfaatkan oleh masyarakat maka sesuai Perda Kabupaten Malang No 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dikenai tarif 1.000 rupiah untuk sepeda motor roda dua dan apabila masyarakat tidak memanfaatkan areal parkir tersebut maka tidak ada tanggungan tarif parkir yang harus dibayar.

Areal parkir yang dikelola oleh pemerintah sebagai fasilitas penunjang seperti Toilet/WC, areal perdagangan musiman dan areal permainan anak-anak.

Fakta yang terjadi ketika masyarakat memasuki kawasan stadion Kanjuruhan dikenai tarif seharga 1000 rupiah dengan diberi karcis bertulisan satu kali parkir, dan setelah memanfaatkan areal parkir yang berada di kawasan stadion Kanjuruhan masyarakat dikenai tarif kembali oleh penjaga parkir.

"Hal yang menarik juga ada salah satu pengunjung mengatakan tarif di hari biasa berbeda dengan tarif di malam Minggu, pada malam Minggu ada areal parkir yang memasang tarif 3000 rupiah untuk sepeda motor roda dua," tambah Ruji, lulusan Sarjana Hukum di Kampus IAI Al Qolam itu.

Berdasarkan kajian tersebut Ketua cabang PMII Kabupaten Malang, Muhammad Ruji menegaskan, PC PMII Kabupaten Malang mendesak pemerintah kabupaten Malang untuk melakukan penertiban.

“Pungutan harga masuk kawasan stadion Kanjuruhan yang tidak sesuai dengan perda dan tarif pemanfaatan areal parkir oleh masyarakat sesuai dengan perda No 11 Tahun 2016 yaitu seharga 1.000 rupiah," pungkasnya.
Pewarta : Editor :
Kaderizen AamNh7