KOPRI JATIM Minta Presiden Turun Tangan dan Penuhi Janjinya Untuk Baiq Nuril | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

KOPRI JATIM Minta Presiden Turun Tangan dan Penuhi Janjinya Untuk Baiq Nuril

PMII NEWS Online
07 Juli 2019
Foto: Dini Adhiyati (kiri), Ketua KOPRI PKC PMII JATIM. Baiq Nuril (kanan) 
PMII NEWS Online - Penegakan Hukum Perempuan Di Simpang Jalan, KOPRI JATIM Sayangkan Putusan Pengadilan Baiq Bersalah - Kasus pelecehan seksual secara verbal yang menimpa ibu guru Baiq Nuril menjadi permasalahan dan pukulan tersendiri bagi penegakan hukum di negeri ini dalam melindungi hak-hak dasar perempuan.

Baiq Nuril adalah seorang mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh inisial M yang merupakan kepala sekolah tempat Baiq Nuril Mengajar.

Baiq dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali (PK). Permasalahan ini menjadi ironi bagi penegakan hukum di Indonesia, pasalnya Baiq Nuril adalah korban dari pelecehan seksual secara verbal.

Dalam duduk perkara ini kami atas nama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) merasa gelisah atas kasus tersebut pasalnya kasus ini menjadi kontra-produktif bagi usaha kami dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan.

Sebelumnya pada tahun 2017 Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr, akan tetapi Jaksa mengajukan upaya hukum hingga putusan PK ini menimpa Baiq Nuril.

Pada putusan PK Baiq Nuril dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas tindak pidana "Mendistribusikan atau Mentransmisikan Konten Kesusilaan" sebagaimana tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pada dasarnya apa yang dialami oleh Baiq Nuril merupakan sebuah bentuk kriminalisasi. Sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik M, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk dikemudian hari.

Sayangnya, Majelis Hakim melalui putusan PK justru memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Baiq Nuril.

Padahal, putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr Tahun 2017 telah menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah atas tuduhan pasal tersebut.

Atas dasar tersebut kami atas nama Pengurus Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasisa Islam Indonesia Puteri Jawa Timur (PKC KOPRI JATIM) menyatakan sikap:

  1. Mendorong Presiden agar memberikan percepatan pemberian Amnesty Kepada Baiq Nuril.
  2. Mendorong Komisi III DPR-RI selau penyalur lidah rakyat untuk melakukan eksaminasi atas putusan PK yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril.
  3. Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti M yang juga dilaporkan oleh Kuasa Hukum Baiq Nuril atas dasar dugaan tindak pidana pelecehan seksual.
  4. Mendorong evaluasi aparat penegak hukum agar penegakan terhadap kasus serupa tetap melindungi hak-hak perempuan.

Pewarta : Editor :
Kaderizen AamNh7