PKC PMII JATIM Tegas Tolak Eks-Kombatan ISIS kembali ke Indonesia | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

PKC PMII JATIM Tegas Tolak Eks-Kombatan ISIS kembali ke Indonesia

PMII NEWS Online
25 Juni 2019
Foto: Abdul Ghoni (tengah), Ketua Umum PKC PMII JATIM.
PMII NEWS Online - Kekalahan telak pasukan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) di Timur Tengah menjadi berita positif atas masa depan stabilitas keamanan dunia dari ancaman terorisme berbasis radikalisme agama, tetapi di satu sisi berita ini juga menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia yang menurut data kementerian pertahanan warga negara Indonesia yang terdata positif menjadi Kombatan ISIS berjumlah lebih dari 400 WNI.

Situasi semakin runyam tatkala Eks-Kombatan ISIS asal Indonesia ini menyatakan ingin kembali dan difasilitasi kepulangannya menuju Indonesia karena sudah tak punya tujuan hidup di Iraq sana.

Dilema kemudian dihadapi pemerintah RI utamanya Kemenhan dan kementerian Luar Negeri, antara tegas mengantisipasi ancaman ideologi teror yang dibawa oleh mantan Kombatan ISIS ini atau mengambil kebijakan yang berlandaskan HAM untuk memulangkan WNI meskipun mereka telah terpapar ideologi radikal organisasi pimpinan abu bakar Al-Baghdadi itu

Menanggapi isu ini ketua umum Pengurus Koordinato Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur (PKC PMII JATIM) sahabat Abdul Ghoni menyatakan, pemerintah tidak boleh ragu untuk mengambil sikap tegas dengan tidak memberi ruang sedikitpun menampung eks Kombatan ISIS dengan alasan apapun.

"Bukti keluarnya Kombatan dan simpatisan ISIS dari status WNI itu bukan cuma berdasarkan paparan ideologi radikal serta ancaman sel terorisme apabila mereka kembali kelak, tetapi mereka telah terputus status kewarganegaraannya secara mutlak," ujarnya saat dihubungi oleh tim media PMII NEWS Online, Selasa (25/06/2019).

Sebab, sambung Abdul Ghoni, ada prosesi konkret yang menunjukkan bahwa mereka memang secara demonstratif menyatakan bukan lagi WNI, yaitu dengan aksi-aksi pembakaran paspor Republik Indonesia.

"Paspor, selain KTP, adalah bukti legal tertulis atas status kewarganegaraan seseorang. Membakarnya dalam sebuah agenda pernyataan publik yang disebarkan ke mana-mana, secara substantif, sudah sangat layak dipandang sebagai momen dilepasnya status sebagai WNI," tegas pemuda asli Sampang itu pada awak media sembari menyertakan video awal kepergian WNI bergabung dengan ISIS.

Selain argument yang disampaikan atas tentang peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang Hapusnya Kewarganegaraan Seseorang, ini berkaitan juga dengan analisis geopolitik tentang sel terorisme meluas apabila kita membiarkan sel ganas itu terdiaspora secara bebas di teritorial Indonesia.

"Pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan 24 jam sehari terhadap aktifitas mantan Kombatan ISIS ini apalagi sekedar mensyaratkan ratusan mantan WNI eks-kombatan simpatisan ISIS menandatangani janji setia pada NKRI di kertas bermaterai tentu tidak sesederhana itu," tambahnya.

"Dengan sekian argument yang telah kami paparkan maka kami PKC PMII JATIM dengan tegas menyatakan menolak kembalinya eks-Kombatan ISIS ke teritorial Republik Indonesia dan menghimbau pemerintah serta Polri tidak memberikan ruang tawar atas ancaman ini," tutup Abdul Ghoni.
Pewarta : Editor :
Kaderizen AamNh7