Pembangunan PT IKP Tanpa Ijin, Mas Syef : Ini pelecehan terhadap Pemkab Bondowoso | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Pembangunan PT IKP Tanpa Ijin, Mas Syef : Ini pelecehan terhadap Pemkab Bondowoso

PMII NEWS Online
22 Mei 2019
Foto: H. Syaeful Bahri, Ketua Majelis Pembina Cabang (MABINCAB) PMII Bondowoso
PMII NEWS Online - Paska aksi demontrasi yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso terkait penolakan pembangunan pabrik oleh PT. Indah Karya Plywood di atas kawasan Cagar budaya, rupanya berbuntut panjang.

Pasalnya, sejumlah tokoh terkemuka di kabupaten Bondowoso angkat bicara terkait masalah tersebut. Salah satunya hadir dari tokoh politik Bondowoso, H. Syaeful Bahri.

Pria yang akrab disapa Mas Syef itu menuturkan, Bahwa dirinya mengutuk keras terhadap pembangunan pabrik oleh PT. Indah Karya Plywood (IKP) di atas kawasan Cagar Budaya.

"Kawasan tersebut sudah jelas merupakan kawasan cagar budaya yang dilindungi undang-undang, mengapa justru sekelas BUMN masih saja arogan memulai perluasan pabrik tersebut," ujar Mas Syef.

Pihaknya menjelaskan bahwa di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Bondowoso sudah sangat jelas bahwa kecamatan Grujugan adalah merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi.

Tak cukup di situ, Syaeful Bahri yang juga ketua Majelis Pembina Cabang (MABINCAB) PMII Bondowoso tersebut, mengungkapkan telah menghubungi dinas perijinan. Bahwa PT. Indah Karya Plywood belum mengantongi izin untuk perluasan pembangunan.

"Saya sudah menghubungi kepala dinas perizinan. Dan pihak dinas perizinan mengaku kalau PT. Indah Karya Plywood belum mendapat izin perluasan pembangunan," papar Syaeful Bahri

Perlu diketahui, pembangunan pabrik triplek Oleh PT. Indah Karya Plywood di kawasan cagar budaya tersebut memang bermasalah dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Mulai dari organisasi mahasiswa, komunitas pelestari cagar budaya, bahkan LSM.

Menanggapi hal tersebut, Syaeful Bahri menyampaikan bahwa pemindahan bahkan pengrusakan terhadap benda cagar budaya oleh pihak pabrik yang berstatus BUMN ini harus diproses hukum. Karena dianggap telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010.

Baca juga: Pabrik Triplek PT IKP Melanggar Aturan, PMII Bondowoso Aksi Depan Pemkab

"Pabrik ini jelas berstatus BUMN, apa iya tidak mengetahui kalau di tanah tersebut tersebar benda cagar budaya. Ini jelas ada unsur kesengajaan, dan ini harus diproses secara hukum. Sebab telah melanggar ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," tegas pria yang lolos sebagai anggota legislatif pada pemilu 2019 tersebut.

kawasan Situs cagar budaya pekauman,  merupakan kawasan yang sudah ada SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/146/KPTS/013/2016 sebagai Kawasan Wilayah Peruntukan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. Yang menurut Syaeful ini sangat perlu dilestarikan.

"Apalagi Kawasan situs pekauman itu sudah ada SK Gubernur JATIM, Sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi. Jelas ini perlu dilestarika," ujarnya.

Mantan aktivis PMII Bondowoso angkatan 2003 itu juga nenuturkan, bahwa pembangunan tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Indah Karya Plywood tersebut, adalah Bentuk pelecehan terhadap pemerintah daerah kabupaten Bondowoso.

"Memulai pembangunan perluasan pabrik tanpa seizin pemerintah kabupaten yang dilakukan Oleh PT. Indah Karya Plywood ini jelas merupakan bentuk pelecehan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso," pungkasnya.
Pewarta : Editor :
Fathor AamNh7