Bangunan Telan Biaya 13 Miliyar Ambruk, Ini Tuntutan PMII KKR | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Bangunan Telan Biaya 13 Miliyar Ambruk, Ini Tuntutan PMII KKR

PMII NEWS Online
04 Mei 2019
Foto: Massa Aksi dari PMII KKR mebacakan tuntutannya terkait ambruknya bangunan plafon yang menghabiskan Rp. 13 miliyar.
PMII NEWS Online - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kubu Raya, mendatangi Kantor Bupati Kubu Raya, dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait ambruknya plafon gedung PUPR Kabupaten Kubu Raya. Jumat, (03/05/2019).

“Kedatangan kami ke sini meminta Pemerintah kabupaten Kubu Raya, bersikap tegas terkait kantor gedung PUPR yang ambruk, kantor ini belum satu tahun dibangun sudah ambruk," ujar Ismail, selaku Koordinator aksi.

Ismail mengatakan, anggaran untuk membangun kantor Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya (KKR) cukup besar, yaitu Rp. 13 Miliar lebih, namun anehnya belum sampai satu tahun, bangunan itu sudah ada yang ambruk.

“Anggaran Rp13 Miliyar lebih itu tidaklah kecil, kenapa belum satu tahun dibangun sudah ambruk, ada apa ini,” katanya.

Ketua umum PC PMII KKR sahabat Abdul Adim, mengatakan Gedung Dinas PUPR KKR, yang baru dibangun pada tahun 2018, kini sudah mengalami kerusakan.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat mengingat gedung tersebut menelan anggaran negara sebesar Rp13.491 Miliyar.

“Mega proyek dari anggaran dana APBD KKR, yang dilaksanakan oleh PT ATN, mengalami kerusakan dibagian plafon. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu media, gedung lantai II juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Pemerintah dan rakyat jelas dirugikan, mengingat gedung tersebut dibangun menggunakan uang rakyat," tegas Abdul Adim.

Ia menjelaskan, PUPR KKR, sebagai instansi pemerintahan, penyelenggara perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, seharusnya mampu mengawasi dalam proses pembangunan mega proyek tersebut.

“Ini jelas merupakan bentuk kegagalan PUPR KKR, dalam melaksanakan tugasnya," terangya.

Abdul Adim, selaku ketua umum PC PMII KKR, mendesak ketegasan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menelusuri penyebab rusaknya gedung PUPR KKR.

Selain itu PC PMII juga mendesak PUPR KKR, untuk menjelaskan secara transparan kepada masyakarat, dalam proses pembangunan gedung PUPR.

“Kami juga meminta DPRD KOMISI III Kabupaten Kubu Raya, untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kerusakan gedung PUPR Kubu Raya, dan juga mendesak DPRD KOMISI III, untuk melakukan pemanggilan kepada pimpinan PT. ATN, selaku kontraktor pembangunan gedung PUPR Kubu Raya," pinta Adim.

Tidak hanya itu, PC PMII Kubu Raya juga mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Kalimangan Barat untuk melakukan audit, terkait proses pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.

PC PMII Kubu Raya, juga menuntut untuk memeriksa mantan Kepala Dinas PUPR Kubu Raya, terkait pembangunan gedung PUPR Kubu Raya.

“Kami juga mengajak semua lapisan masyarakat dan pemerintah bersama-bersama mengawasi dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.

Setelah beberapa jam mereka berorasi di depan halaman kantor bupati Kubu Raya, mereka meminta bupati terpilih bapak Muda Mahendrawan, untuk menemui mereka, agar bisa berdiskusi bersama, namun kekecewaan disampaikan oleh korlap aksi sahabat Ismail, karena bapak bupati memilih untuk tidak memenuhi permintaan mereka.

“Kami sedikit kecewa dengan bapak Muda Mahendrawan, selaku bupati terpilih, karena tidak menemui kami, namun demikian kami juga menyampaikan apresiasi kepada Sekda Kab. Kubu Raya, bapak Yuzran Nizam, yang telah berdiskusi panjang diepan halaman kantor Bupati Kubu Raya," pungkasnya.

Setelah berorasi di depan halaman kantor bupati Kubu Raya, mereka langsung menuju kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, namun hal yang sama mereka dapatkan, karena tidak satu pun anggota dewan yang ada di kantor.

Diakhir tuntutan mereka terkait ambruknya gedung PUPR KKR, mereka menuntut kepada Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kubu Raya.

"Apabila dalam waktu dekat tidak melakukan pemanggilan terhadap mantan kepala dinas PUPR dan PT. ATN, selaku kontraktor mega proyek tersebut, maka jangan salahkan kami apabila mereka akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak," tutup Abdul Adim kepada tim media.
Pewarta : Editor :
Kaderizen AamNh7