PMII JATIM dan KONTRAS Menuntut Hak Suara Masyarakat Syiah Sampang | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

PMII JATIM dan KONTRAS Menuntut Hak Suara Masyarakat Syiah Sampang

PMII NEWS Online
16 April 2019
Foto: (Dari sisi kiri) Sahabat Randi dari PKC PMII JATIM, Ketua KontraS Surabaya, BAWASLU JATIM dan Pengungsi Syiah
PMII NEWS Online - Dalam pemilihan umum (PEMILU) Rabu, 17 April 2019, KPU Sampang telah mencoret nama-nama kelompok masyarakat Syiah Sampang dari DPT menjadi Daftar Pemilih Tambahan. Selasa, (16/4/2019)

PKC PMII JATIM dan KONTRAS menemukan sebuah fakta bahwa kebijakan KPU yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan prosedur normatif dalam pemilu. Kebijakan ini berpotensi mendiskriminasi para pengungsi Syiah.

Pijakan hukum yang berlaku dalam Pemilu 2019, yang dimaksud DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tersebut dan bisa memberikan suara di TPS lain.

Pemilih DPTb hanya mendapatkan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya, calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, pasangan calon presiden dan calon waakil presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke luar negeri.

Kebijakan KPU mencoret nama-nama kelompok Syiah Sampang dari DPT itu cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, dan secara administrasi kelompok Syiah di Rusunawa masih tercatat sebagai penduduk Sampang serta tidak pernah mengurus pindah pilih.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pemilu 2019 , DPTb adalah pemilih yang telah terdaftardalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (3), keadaan tertentu meliputi:
1.Menjalankan tugas pemerintahan di rtempat lain pada hari pemungutan suara.
2 Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
3 Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.
4 Menjalani rehabilitasi narkoba.
5 Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
6 Tugas belajar menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
7 Pindah domisili.
8 Tertimpa bencana alam;

Pertanyaanya ialah apakah pengungsi Syiah Sampang masuk ke dalam kriteria tersebut. Kasus dialihkannya status kelompok masyarakat Syiah Sampang, dari DPT menjadi DPTb merupakan kebijakan yang cacat hukum, cacat politik dan membunuh hak demokrasi 224 pemilih masyarakat Sampang.

Dalam Pilkada serentak pemilihan bupati dan pemilihan gubernur 2018, kelompok masyarakat Syiah Sampang sesuai keputusan KPU Pusat bisa mendirikan sendiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi pengungsian di Rusunawa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu Disampaikan oleh Sahabat Randy Bagus saputra S.H selaku tim Hukum PMII JATIM.

Ada hal yang janggal dengan di keluarkanya DPTb untuk masyarakat pengungsi Syiah Sampang. Menurut pengakuan Mukhlisin selaku perwakilan masyarakat merasa tidak pernah mengajukan DPTb tersebut," jelasnya.

Saat di kroscek melalui website Lindungi Hak Pilihmu-KPU statusnya masih DPT di Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu dalam prinsip normatif mereka memiliki hak suara yang sama tanpa adanya diskriminasi.

"Kami PKC PMII Jatim dan KontraS menuntut KPU untuk mencabut kebijakan atas pergantian status DPT menjadi DPTb kepada kelompok masyarakat Syiah Sampang yang ngungsi di Rusunawa Jumendo di Sidoarjo. Hal itu kami sampaikan berdasarkan konstitusi negara yang menjamin hak politik sipil, di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

"Atas dasar itulah Kami PKC PMII Jatim dan KontraS akan terus berupaya mengawal dan memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang akan kehilangan hakl suaranya, sebab hal tersebut di jamin penuh oleh Konstitusi kita," imbuh sahabat Randy dari PKC PMII JATIM (Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KontraS Djuir menyebutkan laporan tadi bagian dari upaya untuk memastikan terlindunginya hak pilih warga Syiah Sampang, dan mendesak agar Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Bawaslu menerima laporan secara tertulis terkait dugaan maladministrasi data DPT warga pengungsi Syiah menjadi DPTb.

Berdasarkan dari data DPT warga Syiah Sampang bisa mencoblos di TPS sesuai data yang tertera di base KPU. Bawaslu akan menindaklanjuti laporan setelah pemilu. Ujarnya
Pewarta : Editor :
Agus AamNh7