Pernyataan Sikap PMII JATIM atas Penangkapan Robertus Robet | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Pernyataan Sikap PMII JATIM atas Penangkapan Robertus Robet

PMII News Online
08 Maret 2019
Foto: Robertus Robet, seorang dosen dan aktivis HAM ditangkap.
PMII NEWS Online - Robertus Robet, seorang dosen dan aktivis HAM ditangkap di rumahnya sekitar pukul 11.45 malam pada Kamis, 6 Maret 2019 dan dibawa ke Mabes Polri atas tuduhan UU ITE terkait orasi dalam aksi damai Kamisan, 28 Februari lalu.

Argumen penangkapan ialah pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Aksi Kamisan tersebut menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan TNI pada kementerian-kementerian sipil. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 & amandemennya, UU TNI & TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Hal ini juga berlawanan dengan agenda reformasi TNI.

Memasukan TNI di kementerian-kementerian sipil juga mengingatkan pada dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru yg telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.

Menggunakan jerat Undang-undang ITE pada kasus Robet kami anggap keliru dan tidak tepat sama sekali mengingat aksi kamisan adalah aksi rutin yang diadakan di depan istana negara guna menuntut kejelasan sejumlah aktivis 98 yang hilang tanpa jejak hingga hari ini, juga menuntut kelanjutan kasus atas matinya Munir said Thalib yang tidak kunjung menemui titik terang setelah 15 tahun berlalu.

Pernyataan Robet tidak ditulis dalam kanal elektronik dan sosial media, pun pernyataan itu absah sebagaimana orasi-orasi pencerahan dari aktivis HAM senior yang ingin generasi muda hari ini mewarisi cita-cita reformasi dan tetap bersetia pada penegakan supremasi sipil.

Oleh karena itu kami PKC PMII Jawa timur menyatakan : 


  1. Penangkapan dan penetapan status tersangka atas Robertus Robet tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
  2. Oleh karena itu Robertus robet harus dibebaskan dan pihak kepolisian harus mencabut status tersangka atas Robet.
  3. PKC PMII Jawa timur mendukung gerakan penolakan Dwi fungsi ABRI yang hari ini mewujud pada rencana penempatan perwira TNI aktif di institusi-institusi sipil.

Wallahul muwafik ila aqwa mitthoriq 
Surabaya 8 Maret 2019

Abdul Ghoni
Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur