Bupati Sampang Tidak Punya Strategi Pelayanan Publik | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Bupati Sampang Tidak Punya Strategi Pelayanan Publik

PMII News Online
05 Maret 2019
Foto: Sahabat Abd. Rohman (Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Sampang)
PMII NEWS Online, OpiniNegara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.

Kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) no. 63 tahun 2004 yang berbunyi: “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”.

Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa konsep strategi perlu dibuat dan dirancang guna mencapai tujuan pelayanan yang terbaik.

Dalam tatanan suatu wilayah kota atau kabupaten, melayani masyarakat merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang diperuntukkan untuk efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik, pemerintah bisa dikatakan berhasil jika masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang sudah diberikan.

Dalam konsep pelayanan juga ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan guna menyeimbangkan beberapa hal dalam pelayanan publik, fungsi ini juga berperan penting dalam manajemen pelayanan publik, karena hal tersebut merupakan suatu kualitas dan penilaian. Pelayanan publik sendiri dikatakan sukses apabila penilaian dan kinerjanya juga sangat baik. Memang tidak mudah, karena harus dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Nah, di Kabupaten Sampang akhir-akhir ini ramai lagi dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, sebetulnya tidak hanya akhir-akhir ini saja bahkan dari dulu masalah tersebut memang tidak pernah ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Padahal keluhan dari pasien dan kritik pedas pun tidak jarang diterima oleh pejabat terkait.

Alih-alih orang no 2 dan no 1 di kabupaten Sampang itupun sempat melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) hingga menyisir ke beberapa ruangan bahkan sampai ke kamar mandi yang ada di RSUD.

Namun dalam pengamatan saya dari 2 orang paling penting tersebut hanya mengkritik soal fasilitas yang ada, bukan memberikan solusi, itu bukannya makin memperjelas kebobrokan sistem dan aparatur instansi pemerintah itu sendiri, jangan-jangan Bupati Sampang tidak memiliki solusi yang konkrit terhadap masalah yang terjadi.

Dengan begitu hanya pencitraan semata, toh sampai hari ini publik tidak pernah diberikan konfirmasi berkaitan dengan langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di kabupaten Sampang.

Paska dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sampang  pada 28 Januari 2019 hingga kini Bupati Sampang tidak pernah memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang 100 hari kerjanya. Paparan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut hanya bersih-bersih taman kota dan ingin merenovasi air mancur di monumen Trunojoyo.

Itulah kelucuan yang ada di kabupaten Sampang dengan segudang masalah terutama masalah Pelayanan Publik yang memang tugas mutlak dari pemerintah, seharusnya Bupati lebih objektif dalam menyusun Renstra (rencana strategi) 100 hari kerja secara regulasi jika 100 hari kerja Bupati ini baik maka secara otomatis tanggapan masyarakat untuk 5 tahun kepemimpinannya akan baik pula namun sepertinya ini tidak akan terjadi.

Saya bandingkan dengan bupati di kabupaten sebelah yakni Pamekasan, tidak sampai seminggu setelah dilantik  masyarakat sudah diberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang akan di kerjakan dalam 100 hari kerjanya dan memang yang menjadi renstranya adalah persoalan pelayanan publik.

Bahkan dalam acara tasyakuran atas pencapaian 100 hari kerjaannya Bupati dan wakil Bupati pemekasan mendapatkan 2 Piagam MURI, ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dan perlu dijadikan percontohan.

Seharusnya pemerintah khususnya Bupati Sampang membentuk sebuah badan atau lembaga yang memang khusus untuk menaungi problem pelayanan Publik. Banyuwangi, Pamekasan dan beberapa kabupaten lainnya sudah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) ini demi kemajuan Kabupaten Sampang sendiri.

Setidaknya harus menyiapkan satu pejabat pengelola pengaduan atau unit pelayanan di RSUD, sehingga ketika ada pasien yang datang ke RSUD dan merasa ada yang terganggu, bisa langsung komplain ke unit atau pejabat itu, sehingga persoalan yang dikeluhkan bisa terselesaikan di tempat tersebut. Ini selain amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi juga untuk memperbaiki cara pandang orang terhadap pelayanan RSUD Sampang dan nanti kalau ada komplain, itu mudah diselesaikan.

Penulis: Abd. Rohman (Ketua Umum PMII Cabang PMII Kabupaten Sampang)