Political Animal: Debt Collector vs Public Education | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Political Animal: Debt Collector vs Public Education

PMII NEWS Online
21 Juni 2018
PMII NEWS Online - Partai politik hadir sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Hadirnya sebuah sebuah partai politik dalam sebuah negara tentu merupakan sebuah karya terbesar rakyat untuk menjadikannya sebuah wadah penyeimbang dalam sebuah pemerintahan.

Namun Istilah tersebut seringkali menjadi “verbatim” sebagai political animal (binatang yang berpolitik). Tentu menarik sebuah garis akhir, bahwa partai politik yang di maksud berakhir pada dua permasalahan besar yang kemudian timbul menjadi perdebatan panjang. permasalahan tersebut bahwa apakah political animal sangat dominan berperan sebagai debt collector?, atau sesungguhnya menurut formal sebagai public education?.

apapun itu tentang “fact-finding” yang terjadi, ternyata permasalahan keduanya bercampur seolah tidak ada apa-apa. karena masing-masing yang terkait tentu mengetahui bahwa terminologi politik sejatinya sebagai “the ability to manipulate order”. sehingga hasil keputusan2 yang terjadi dalam politik Indonesia ini sebenarnya tidak/bukan berada pada lingkup formil, melainkan putusan yang berada dibalik sistem formil. Hal ini biasa disebut sebagai sistem politik “cartel”.

Cartel politik ini biasanya terjadi sebagai “black market of power”, karena ada permainan monopoli dibelakang layar (saling menagih janji) demi mencapai sebuah kebijakan untuk kepentingan pribadi (self-interest).

Menarik untuk diadopsi sebuah pernyataan mengenai debt-collector yang sebenarnya sangat cocok untuk di-isbatkan kepada partai politik di-era reformasi ini. karena selama ini peran partai politik cenderung menggiring aspirasi kebijakannya kepada anggotanya yang menduduki sebuah wadah pemerintahan untuk kepentingan golongan dan kelompok selagi fraksinya masih mayoritas. hal ini sangat berbeda dengan garis yang telah ditentukan UUD, bahwa sebenarnya sebuah kebijakan publik (public policy) bertujuan untuk melayani masyarakat dan demi kepentingan masyarakat agar terciptanya sebuah “welfare state”.

Pelayanan kepada masyarakat atas kebijakan2 yang telah ditentukan merupakan reaksi dari “public education” melalui unsur kekuasaan, karena kekuasaan merupakan tempat mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat sangat sulit dilakukan jika political animal selalu menciptakan suasana politik cartel dalam kebijakan dibalik sistem formil yang dimulai atas penjual belian kebijakan.

Dominasi Debt collector sangat sulit terbantahkan di era reformasi, karena memang setiap kepentingan yang dilahirkan mempunyai dampak pada pengaruh keberlangsungan dominasi golongan. Dari sini pula konflik kepentingan memuncak dan menjadi rahasia umum, seolah “habit” ini membudaya demi tercapainya “officialdome”. Fungsi check and balances tampak seperti pajangan/hiasan dalam pemerintahan. Namun inilah sesungguhnya kenyataan sebagai political animal.

Sistem demokrasi di Indonesia yang memang salah satu negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia mulai menampakkan “newlib”-nya dengan menggugurkan etika dalam pelaksanaannya. Seolah etika tak lagi tampak dalam sistem pemerintahan yang terjadi, karena telah nyata bahwa setiap pelaksanaan yang terjadi memang demikian adanya.

Namun penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa Indonesia perlu manusia yang benar2 menduduki pemerintahan yang mengutamakan etika dan budaya Pancasila dan menarik kembali sumbu pergerakannya sesuai dengan pilar2 kebangsaan. Mengabdi demi kepentingan masyarakat atas dasar cinta terhadap negara. munculkan kembali politik yang mendidik (public education) dan abaikan kepentingan kelompok (debt collector), karena negara Indonesia sudah terlanjur besar melampaui usia kemerdekaan

Penulis:
Ali Akhbar A.R.L, S.Th.I., M.H
Pengurus Koordinator Cabang PMII Kal-Bar