Sudah Saatnya PMII Kembali Ke Jalan Rakyat | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Sudah Saatnya PMII Kembali Ke Jalan Rakyat

23 September 2017
PMII NEWS Online - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki banyak anggota atau kader tersebar di pelosok daerah seluruh Indonesia merupakan posisi yang strategis untuk membantu berbagai masalah yang dihadapai rakyat.
Sumber Foto:Fineartamerica.com
Posisi PMII yang strategis dengan banyak anggota atau kader seharusnya mampu bergerak bersama rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasahalan yang dihadapai.

Pertanyaannya, apa masalah yang harus diselesaikan PMII? Permasalahan yang nyata ialah perampasan sumber daya alam atau disebut juga dengan istilah agraria. Aktor yang merampas sumber daya tidak lain adalah negara dan korporasi dengan tujuan keuntungan ekonomi segelintir orang, atau disebut juga akumulasi produksi.

Itu semua merupakan pokok permasalahan yang saat ini harus diselesaikan. Meskipun di sini mengambil satu pokok permasalahan bukan berarti menyingkirkan berbagai persoalan lainnya. Akan tetapi, perlu disadari oleh semua anggota atau kader PMII bahwa persoalan agraria adalah mengenai kelangsungan hidup rakyat untuk saat ini dan generasi yang akan datang. Harus ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan agararia juga sebagai langkah kongkrit anggota atau kader PMII dalam meng-implementasi-kan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu mengenal atau mengidentifikasi yang disebut dengan agraria itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA 1960), agraria membiacarakan hal yang terkait dengan bumi atau tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di perut ibu pertiwi.

Mengembalikan PMII ke jalan rakyat memang bukan hal yang mudah. Di tengah keadaan ekonomi yang sulit saat ini sulitnya lapangan pekerjaan atau ijasah tidak menjamin mendapatkan pekerjaan karena keberadaan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) seakan-akan menjadi solusi (busuk) terbaik dalam menyelesaiakan persoalan. Apa maksud dari KKN menjadi solusi di tengah kesulitan ekonomi? Kita bisa melihat bersama bagaimana kaum intelektual diam-diam konspirasi politik dengan negara, dan otomatis idealisme yang diagung-agungkan terbungkam begitu saja.

Padahal, Bung Pramoedya mengatakan, “Jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja”. Dampak yang ditimbulkan adalah organisasi-organisasi gerakan saling mencurigai satu sama lain setiap melakukan aksi massa, atau hanya diam saat terjadi persoalan.

Kita lihat saja, apa wacana penindasan terhadap rakyat yang diangkat PB (Pengurus Besar) PMII selama Jokowi menjadi presiden? Sama sekali tidak menyentuh persoalan perampasan tanah atau pembangunan yang merugikan rakyat. Tiba-tiba teringat perkataan Tan Malaka, “Idealisme adalah kemewahan bagi pemuda.” Jika idealisme sudah disingkirkan oleh pemuda, maka mau jadi apa negeri ini?.

Ketika para petani di desa bertarung dengan negara sampai mengorbankan nyawa, di tempat lain para aktivis sibuk berdialog dengan para birokrat dan politisi untuk kepentingan karirnya masing-masing. Apa kalian tidak tahu berbagai peristiwa kekerasan yang dialami rakyat dalam memperjuangkan haknya, para aktivis PMII?.

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 konflik agraria tersebar di 34 Provinsi, dengan enam besar provinsi sebagai penyumbang konflik tertinggi, antara lain: 1) Riau dengan 44 konflik (9,78 %), 2) Jawa Timur dengan 43 konflik (9.56 %), 3) Jawa Barat sebanyak 38 konflik (8,44 %), 4) Sumatra Utara 36 konflik (8,00 %), 5) Aceh 24 konflik (5,33 %), dan Sumatra Selatan 22 konflik (4,89 %). 

Belum lagi KPA mencatat jumlah kriminalisasi dalam konflik agraria meningkat dari tahun ke tahun.
“Tahun 2012 jumlah petani dan pejuang agraria yang ditangkap atau ditahan adalah 156 orang, sementara tahun 2013 adalah 239 orang, tahun 2014 meningkat menjadi 255 orang dan tahun 2015 sebanyak 278 orang. Selama satu dekade (2004 -2014), jumlah pejuang agraria yang ditangkap mencapai 1.395 orang. Dalam bulan terakhir saja telah terjadi 3 kasus, diantaranya; kriminalisasi terhadap petani Serikat Tani Indramayu (STI), Ujang Sukandi, Rismaludin, pimpinan petani Pagar Dewa, Muara Enim, dan 3 (tiga) petani Paguyuban Petani Kendal.”

Data kekerasan dan korban di atas belum termasuk dua tahun terkahir ini. Sudah pasti jumlahnya meningkat, ini bisa terjadi karena rezim Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai program kerja dan obral investasi bagi mereka pemodal kaya. Pembangunan jalan dan lain sebagainya serta pendirian pabrik atau usaha lainnya sudah pasti membutuhkan lahan. Dan pada titik inilah konflik itu terjadi.

Jokowi sering mengatakan dalam pidatonya bahwa Indonesia harus ramah terhadap investor guna menunjang perekonomian. Jika sudah demikian yang diingankan negara, maka sudah pasti sebelum berdirinya suatu pabrik atau jenis usaha lainnya dibutuhkan tanah. Ini sejalan dengan perkataan Karl Marx perihal akumulasi primitif dalam buku “Das Kapital”, ia mengatakan perampasan tanah adalah ibarat sisi mata uang yang sama kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas.

Oleh karena itu, bukan hal aneh jika konflik agraria sering terjadi saat ini. Bisa dilihat keramahan Jokowi kepada investor harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Kemudian pertarungan wacana yang muncul ialah mengenai UUD 1945 pasal 33.

Negara merasa bertanggung jawab terhadap kemakmuran rakyatnya, dengan menggunakan cara mengundang investor untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengelola sumber daya alam. Sedangkan rakyat yang seharusnya menikmati sumber daya alam tersebut harus tersingkir dari tanahnya sendiri, dan bertarung satu sama lain guna merebutkan lapangan pekerjaan ciptaan kaum pemodal.

Melihat realita yang tersaji tersebut, dalih apa lagi yang membuat kalian aktivis PMII tetap diam? Kalian boleh menanggapi kebijakan full day school, perppu ormas, atau bahkan solidaritas rakyat Palestina. Tetapi ingat, tepat di depan mata kalian ada rakyat berjuang mati-matian untuk tetap bisa hidup dengan mata pencahariannya.

Berjuang bersama rakyat adalah tindakan termulia untuk saat ini, dengan meninggalkan sejenak kehidupan kampus di kota untuk kembali ke desa. Perlu kiranya kader atau anggota PMII meniru semangat perjuangan H. Misbach (salah satu pejuang kemerdekaan dan anggota Serikat Islam Merah) dalam memperjuangkan hak dari kaum tani.

Bahkan H. Misbach harus rela dipenjara oleh pihak kolonial akibat perlawanannya atas tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat (Takashi Shiraishi 1997:226). Sebagai organisasi gerakan seharusnya PMII tidak mandul dan bersikap kooperatif dengan negara. Tetapi sebaliknya, PMII harus tanpa jera memperjuangkan nasib rakyat di tengah ancaman pembangunan neoliberal.

Oleh: Fafa, kader PMII Komisariat Brawijaya