PWNU Dan PKC PMII Sumbar Dukung Perppu Ormas | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

PWNU Dan PKC PMII Sumbar Dukung Perppu Ormas

23 September 2017
PMII NEWS Online - Sejumlah organisasi dibawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat (PWNU Sumbar) dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII Sumbar) mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. 
Foto: NU Sumbar beserta Banom (Badan Otonom) dan PKC PMII Sumbar Dukung Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017
Diantara organsiasi yang mendukung terbitnya Perppu untuk menangkal segala bentuk radikalisme dan anti Pancasila adalah PWNU Sumbar, Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU dan IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). 

Ketua Umum PKC PMII Sumbar, Sahabat Defi Mulyadi mengatakan, dalam perspektif historis Pancasila sudah hadir di Indonesia, bahkan sebelum negara Indonesia lahir.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila merupakan pondasi yang sangat penting untuk menangkal ideologi impor, yang dibawa oleh pihak lain seperti khilafah maupun Daulah Islamiyah. Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 untuk menangkal segera mungkin atas pemahaman ormas anti Pancasila. 

"Sangat wajar apabila nilai-nilai ke Indonesia-an dalam Pancasila, perlu terus diperjuangkan agar tetap eksis di Indonesia", kata Defi d kantor PWNU Sumbar, Sabtu (22/07/2017) kemarin.

Sementara itu Rais Syuriyah PWNU Sumbar, KH. Zainal mengatakan, tidak ada keraguan bagi NU untuk mendukung dan menerima penerapan Perppu Ormas, serta menolak ideologi khilafah yang dapat menghancurkan negara Indonesia, seperti halnya yang terjadi Suriah, Irak dan negara Timur Tengah lainnya.

Sebagai ormas yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, NU juga senantiasa menyatukan diri dalam perjuangan bangsa Indonesia, dalam upaya menangkal dan meminimalisir ajaran radikal. 

"NU siap back-up pelaksanaan Perppu Ormas, dan setuju bila organisasi yang menentang Pancasila patut ditolak dan disingkirkan", tegas KH. Zainal. 

Dalam perspektif hukum, Pakar Hukum dari Universitas Nahdhlatul Ulama, Afriendi Sikumbang menerangkan, secara substansi isi dari Perppu ormas sebenarnya telah ada dan diatur dalamm peraturan lainnya, seperti KUHP, UU penyiaran dan lain-lain.

"Bedanya cuma pasal yang mengatur mekanisme percepatan proses pembubaran organisasi yang dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pasal lainnya sama atau sudah diatur dalam peraturan lain", jelas Afriendi.

Menyangkut sanksi, ujar Afriendi, terhadap penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yang bisa dihukum pidana seumur hidup. Sehingga dampak penerapan Perppu ini sesungguhnya hanya akan dirasakan oleh ormas yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, bahkan mengkampanyekan bentuk negara yang lain, seperti khilafah, daulah Islamiyah atau negara Islam.

Penulis: Citizen Warta Pergerakan