Pemda Harus Tegas Ambil Sikap Terhadap HTI, Teriak Orator Aksi | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Pemda Harus Tegas Ambil Sikap Terhadap HTI, Teriak Orator Aksi

23 September 2017
PMII NEWS Online - Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (APM NTB) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk mengambil sikap tegas terhadap anggota HTI yang ada di NTB.
Foto: Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB
Koordinator lapangan Lalu Nursa'id menjelaskan bahwa pasca pemerintah membubarkan HTI, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk tegas menyikapi anggota HTI yang ada di NTB.

"Kami mendesak pemerintah daerah untuk segara mengambil sikap tegas. Dan tidak memberikan ruang bagi Ormas HTI yang telah terbukti anti-Pancasila", jelas Nursa'id dalam orasinya di perempatan BI, Jum'at (28/7/2017).

Selain itu, Nursa'id menghimbau kepada semua masyarakat NTB untuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Melalui aksi damai hari ini, kami mengajak seluruh element bangsa, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah carut-marutnya kondisi bangsa saat ini", teriak orator aksi.

Terutama dengan adanya kelompok HTI yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta tetap merawat kebhinekaan dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

"Kami sebagai generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk  memberikan pemahaman kepada generasi  penerus bangsa Indonesia untuk tetap menjaga nilai leluhur yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur", ungkapnya.

Sementara itu, Kordum Muhammad Fadaullah menambahkan, beberapa waktu lalu pemerintah telah menerbitkan  Perpu No 2 Tahun 2017 sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Download: Perppu No 2 Tahun 2017).

"Maka APM NTB mendukung penuh langkah pemerintah yang telah mengeluarkan Perpu tersebut sebagai langkah mengawal Pancasila dan Pancasilla dan NKRI dari gangguan-gangguan ormas seperti HTI", pungkas Fadil sapaan akrabnya

Sebagai mana diketahui bersama, lanjutnya, Perpu tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjamin keamanaan Negara Indonesia dari paham radikal, paham anti Pancasila dan NKRI.

"Ormas anti Pancasila, anti NKRI merupakan ancaman bangsa Indonesia hari ini dan yang akan datang. Maka kami tegaskan bahwa pancasila, NKRI, UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika sudah final dan tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun", tegasnya.

Sebelum masa membubarkan diri, Kordum Aksi membacakan pernyataan sikap yang tertulis di bawah ini:

Pertama, Kami meminta kepada pemda NTB untuk tegas menindak Ormas yang anti Pancasila dan HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah. Kedua, kami mendukung dan siap mengawal Perpu No 2 Tahun 2017. Ketiga, kami siap sebagai pelopor pengwal pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika

Keempat, kami mengajak seluruh element masyarakat NTB untuk tetap setia dn menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kelima, kami mendukunng aparat penegak hukum untuk menindaak tegas ormas anti Pancasila. Keenam, kami mendukung pemerintah membubarkan HTI karna telah terbukti membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis: Citizen Warta Pergerakan