Ketum PB PMII Dorong Pemerintah Atas Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Ketum PB PMII Dorong Pemerintah Atas Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017

23 September 2017
PMII NEWS Online – Ketua Umum PengurusBesar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ketum PB PMII) mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret dan jelas dengan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) sebuah langkah hukum yang masuk dalam konstitusional proses pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia atau organisasi masyarakat (ormas) yang mengancam eksistensi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan nilai konstitusi lainnya. (baca: HTI Sudah Meresahkan Warga NTB, Pendemo: Bubarkan!!!)
Foto: Sahabat Agus Mulyono Herlambang (Ketum PB PMII)
Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2013, setelah melarang HTI (Hisbut Tahrir Indonesia),pemerintah harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan pembubaran secara konstitusional dibawa langsung ke pengadilan.

“Maka demi menjaga marwah kebangsaan, perlu kiranya pemerintah mengambil sikap tegas sebagai tindak-lanjut keputusan sebelumnya untuk mengeluarkan Perppu pembubaran ormas anti-Pancasila, untuk memberi rasa nyaman dan kepastian hukum dalam rangka menjaga Asas, Nilai dan Tujuan NKRI’, jelas Sahabat Agus Mulyono Herlambang, Selaku Ketum PB PMII yang terpilih saat Kongres 2017 di Palu.

Agus menjelaskan, data Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tahun 2016 ada sekitar 250 ribu lebih jumlah ormas yang berada di Indonesia. Seluruhnya tanpa terkecuali diberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan berkegiatan asalkan tidak bertentangan dengan Asas, Nilai, Tujuan NKRI dan Ideologi Negera.

Kendati demikian kata Sahabat Agus, merupakan salah satu wujud nyata bahwa negara ini masih konsisten menjalankan amanat reformasi. Menyoal HTI, sebagaimana terjadi di mayoritas negara muslim, organisasi HTI telah dibubarkan karena mengancam secara langsung sistem ideologi berbangsa dan konstitusi negara.

“PB PMII juga menyerukan kepada seluruh unsur masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan bahu membahu mengantisipasi akticitas organisasi maupun pribadi yang mengarah pada anti-Pancasila. Baik di lingkungan masyarakat, kampus, sekolah-sekolah dan bahkan di kingkungan institusi pemerintah”, tambahnya.

“Siapapun yang menjadi bagian dari NKRI, Mahasiswa, Kiyai, Tokoh Masyarakat harus bersinergi untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme, intoleransi dan tindakan yang mengarah anti-Pancasila serta menjaga kemajemukan SARA di Indonesia”, ungkapnya.