Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII Merefleksi Terkait PMII Kembali Ke NU | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII Merefleksi Terkait PMII Kembali Ke NU

23 September 2017
PMII NEWS Online - 57 tahun PMII, Menunaikan Panggilan Sejarah dan Mandat Nahdlatul Ulama (NU) Sejak putusan muktamar NU di Jombang yang berlangsung pada 1-5 Agustus 2015 lalu, bahwa PMII menjadi banom NU, terjadi dinamika yang luar biasa dikalangan kader dan senior PMII.


Foto: Logo Harlah PMII ke-57
Mungkin karena eranya hari ini berbeda dengan pergulatan pemikiran yang pernah terjadi pada era perjuangan revolusi dan perjuangan kemerdekaan serta era reformasi, dimana pergulatan pemikiran oleh para tokoh (kader/alumni) tertulis dan terdokumentasi dalam media yang bisa dibaca khalayak. Hari ini dinamika tersebut tidak terdokumentasi dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengulas dan menekankan rasionalisasi argumentasi, untuk menerima atau menolak putusan muktamar tersebut.

Semua hanya terekspresi dalam statement-status di akun-akun media sosial (medsos) dan diskusi-diksusi di group-group medsos (WA, FB, Tweeter, dlsb). Sebenarnya ada beberapa tulisan yang agak serius, tetapi memang tidak kemudian menjadi dinamika dalam pergulatan wacana, mungkin hal ini terjadi karena sudah minimnya minat baca kader, apalagi minat menulis.

Bagi kami (PB PMII), putusan Muktamar tersebut tidak mengagetkan, karena memang sejak akhir 2014 dan awal tahun 2015, sudah terjadi dinamika yang diwarnai langsung oleh beberapa tokoh kunci PBNU. Bahwa PBNU akan mendorong banom kemahasiswaan yang legal dan berada dalam konstitusi NU. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena didasarkan pada hasil sidang Komisi Organisasi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas Konbes NU) pada Sabtu, 1 November 2014. Bahwa, PBNU dan PWNU se Indonesia telah bersepakat memberikan tenggang waktu kepada PMII hingga menjelang Muktamar NU 2015 nanti, jika tidak ada sikap PMII kembali ke NU, ada kemungkinan NU akan membuat organisasi kemahasiswaan yang baru dibawah naungan NU. Saat itu banyak beredar link berita yang sengaja disebar untuk diketahui warga pergerakan.

Dalam rentang waktu tersebut, pernah juga (alm) Mas Slamet Effendi Yusuf (semoga Allah meridhoi beliau, alfatiha), mendatangi kami di sekretariat PB PMII untuk menyampaikan hal itu, beliau meminta PMII kembali ke NU. Beliau menyampaikan, sejarah telah mencatat, bahwa saya adalah salah satu aktor yang mendorong independensi PMII di tahun 72 dengan memahami situasi dan kondisi ketika itu. Hari ini dinamikanya sudah berbeda dan sangat berbeda, maka sudah saatnya PMII kembali ke NU. Jika tidak mau, PBNU akan mendirikan organisasi kemahasiswaan sendiri. Ini pilihan terakhir, tegas beliau.

Terkait hal tersebut, Saya memiliki kisah tersendiri dengan beliau. Pada Akhir Mei 2015, tidak sengaja kami bertemu di resepsi pernikahan ketua IPPNU (mbak Farida), dan syukur saya mendapat tempat duduk persis disamping beliau dalam satu meja bundar, sambil menyantap hidangan. Mengetahui saya adalah bagian dari Pengurus Besar PMII Beliau langsung membuka statement, di muktamar nanti PMII harus kembali ke NU. Kenapa? Karena hari ini NU sudah bukan lagi partai politik. Saya dan beberapa sahabat tahun 72 lalu mendeklarasikan PMII independen karena ketika itu NU adalah partai politik. Dalam idealisme kami ketika itu, gerakan mahasiswa harus independen dari kepentingan dan pengaruh partai politik.

Mendengar paparan beliau, Saya kemudian menimpali dengan pertanyaan seraya membuka ruang diskusi, mohon maaf mas, ketika PMII didirikan 1960 lalu, NU adalah partai politik. Bahkan dengan sadar, PMII memang dibutuhkan untuk mengimbangi dominasi HMI yang onderbouw nya masyumi, GMNI nya PNI, dan CGMI nya PKI. Pertanyaannya, apa bedanya 1960 dan 1972?.

Beliau kemudian menjawab dengan tegas, Beda! Tahun 55 kita pemenang pemilu, tahun 72 kita kalah. Lalu saya menimpali lagi, Mas, tahun 55 NU mendapatkan posisi 3 besar, setelah PNI dan Masyumi. Tahun 72, NU ada di 2 besar setelah Golkar. Seperti reflek, beliau langsung menegaskan sikapnya, sambil meletakan sendok diatas piring yang belum habis makanannya dan sedikit menyentak meja, pokoknya PMII harus kembali ke NU, titik! Seketika diskusi kami berhenti, karena ada kehadiran mas hanif beserta isteri yang menyalami beliau dan bertegur sapa. Kira-kira itu kisah saya bersama beliau.

Pada 16 maret 2017 kita semua berduka dengan meninggalnya KH. Hasyim Muzadi (semoga Allah meridhoi almarhum, alfatiha). Di hari yang sama, ada launching buku Fragmen Sejarah NU yang ditulis Mas Munim DZ, jika kita membaca buku itu, khususnya pada bagian Golkarisasi oleh orde baru (orba), kita akan sangat jelas memahami bagaimana posisi NU mulai dijepit, dideskriditkan, dipinggirkan bahkan diintimidasi. Mengapa? Karena NU dianggap sebagai kekuatan yang mengancam pemerintahan orde baru. Ya, sejak tahun 1966 mulai terjadi tahapan pengambil alihan kekuasaan Kepresidenan, dari Presiden Soekarno oleh Soeharto, hingga MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden menggantikan Soekarno. Ketika itu disepakati akan digelar pemilu pada tahun 1968. Nyatanya Soeharto mangkir dan mengundur-undur pelaksanaan pemilu, NU lah yang ketika itu aktif mendorong agar segera dilaksanakan pemilu melalui tokoh politiknya Subhan ZE, hingga akhirnya dilaksanakan pemilu pada 1971 dan Partai NU berada pada peringkat kedua.

Dalam kurun waktu tersebut, PMII sangat berperan aktif merespon dinamika nasional, baik dengan gerakan pemikirannya, maupun gerakan mobilisasi aksi massa. Sehingga, KH. Idham Kholid pernah berkata, PMII adalah kepalanya NU, Ansor adalah tangannya NU. Karena memang PMII sejak berdirinya diharapkan dapat menjadi ruang penyemaian kader-kader intelektual NU. Semoga dilain kesempatan ada diantara kita yang bisa menulis terkait dengan dinamika tersebut (pelemahan NU oleh Orba), disertai dengan data dan fakta. Mas Munim sudah memulai hal itu. Jika faktanya NU memang benar-benar dilemahkan oleh orde baru karena dianggap sebagai ancaman, mungkinkah independensi PMII adalah bagian dari konspirasi orde baru untuk memenggal kepalanya NU? Wallahu alam.

Hari ini, dengan jelas dan tegas didalam ADRT NU, yang ditetapkan dalam muktamar NU di Jombang 2015 lalu, bahwa PMII adalah banom NU. Saya ingin mengajak kita semua menengok kembali, seperti apa dinamika sejarah PMII NU dalam perspektif teks. Terkait dengan konteks, pasti kita semua bisa memiliki tafsir yang berbeda-beda. teks itu bisu, para penafsir yang membuatkan bersuara. Mari kita bersuara dengan mengunakan referensi.

Secara teks keorganisasian dengan mengutip lampiran-lampiran yang tertulis dalam bukunya mas Fauzan Alfas, semoga kita bisa memahami perjalanan sejarah kita, jasmerah! Kata bung karno. 17 April 2017, kita akan songsong harlah PMII yang ke 57 tahun, semoga kita akan semakin dewasa dalam bersikap dan semakin disiplin dalam ber-PMII. Kita semua memiliki amanah sejarah dalam mengelola dan mengembangkan PMII, bisa jadi hari ini anda dan saya baru saja menjadi pengurus rayon, komisariat, cabang, koordinator cabang, bahkan pengurus besar, baru setahun bahkan maksimal sepuluh tahun kita ber-PMII, tetapi dengan memahami amanah sejarah tersebut, kita wajib memiliki perspektif layaknya telah menjadi pengurus PMII dengan pemahaman dan pengalaman 57 tahun lamanya. Inilah pentingnya mempelajari sejarah dan belajar dari sejarah.

Tulisan ini cuma sekedar ingin merefleksi ingatan kita bagaimana perjalanan sejarah 57 tahun PMII dalam konteks dependent-independent-interdependensi. Untuk memahami dinamika tersebut saya membagi babakan sejarah dalam tulisan ini dengan beberapa bagian. Pertama, dinamika PMII sebagai underbow Partai NU (1955-1971). Kedua, Deklarasi Murnajati PMII sebagai organisasi independent. Ketiga, keputusan independensi PMII (Kongres V PMII, 1973). Keempat, penegasan independensi (Cibogo 1989). Kelima, Penegasan Interdependensi (1990). Keenam, Keputusan Muktamar NU 2015 PMII menjadi Banom NU.

Dinamika PMII sebagai underbow Partai NU (1955-1971), sejak tahun 1954 (24 Februari) PBNU mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), terjadi dinamika dikalangan mahasiswa NU diberbagai kampus yang sebagian besar juga merupakan pengurus IPNU, mereka ingin mendirikan organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah bagi para mahasiswa NU.

Dalam perjalanannya, digelarlah Musyawarah Mahasiswa NU pada 14-16 April 1960 di Gedung Madrasah Mualllimin NU, Wonokromo – Surabaya yang menghasilkan keputusan sbb: Pertama, Berdirinya Organisasi Mahasiswa NU, bernama PMII. Peraturan Dasar (PD) PMII mulai berlaku sejak 21 Syawal 1379 H, bertepatan pada 17 April 1960 Harlah PMII. Kedua, Membentuk 3 orang Formatur PP PMII, Mahbub Junaidi (Ketua Umum), A. Chalid Mawardi (Ketua I) dan M. Said Budairy (Sekertaris Umum). Ketiga, Merekomendasikan Panitia Kecil untuk merumuskan Peraturan Rumah Tangga (PRT), di ketuai oleh M. Said Budairy, anggota Chalid Mawardi dan Fahrurrazi AH. Dalam sidang Pleno II PP PMII, 8-9 September 1960 PRT PMII dinyatakan sah berlaku. Pleno ini juga mengesahkan bentuk muts (topi), selempang PMII dan pokok-pokok aturan mengenai masa penerimaan anggota baru (MAPABA). Terkait lambang PMII diserahkan kepada BPH, yang akhirnya diputuskan lambang PMII seperti yang sekarang ini.

Selanjutnya, melalui mekanisme organisasi Pengesahan dan legalitas PMII sebagai Banom NU mulai berjalan. Pasca musyawarah, susunan pengurus PP PMII tersusun secara lengkap pada Mei 1960. Pada 8 Juni 1960, PP PMII mengirim surat permohonan SK kepada PBNU. Selanjutnya, 14 Juni 1960 diberikan SK pengesahan PP PMII sebagai Badan Keluarga (BK) NU yang menginduk pada LP Maarif NU (Badan Otonom NU dibidang Pendidikan) dan diberi mandat untuk membentuk cabang-cabang di seluruh Indonesia. SK PP PMII ditandatangani oleh DR. KH. Idham Khalid (Ketua Umum PBNU) dan Aminuddin Aziz (Wasekjend PBNU). Kemudian, pada Muktamar NU ke 23 di Bandung pada tahun 1964, PMII disahkan sebagai Banom NU yang sejajar dengan Banom NU lainnya.
Setting sosial politik kampus ditahun 1960-an, ada tiga Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dominan, HMI (sebagai onderbouw Masyumi), CGMI (sebagai onderbouw PKI), GMNI (sebagai onderbouw PNI). Selain itu, ada juga GEMSOS (sebagai onderbouw PSI), PMKRI (sebagai onderbouw Partai Khatolik), GMKI (sebagai onderbouw Partai Kristen Indonesia – Parkindo). Empat tahun kemudian, 1964, Soekarno menyerukan pembubaran Masyumi dan PSI, karena telah melakukan makar dalam pemberontakan PRRI/Permesta. HMI dan Gemsos pun mengalami tekanan untuk dibubarkan, meski akhirnya diselamatkan, PMII menolak pembubaran tersebut. Presiden Soekarno batal membubarkan HMI dan Gemsos.

Pada 1960-1967 (Era Mahbub Djunaidi), PMII memiliki 47 Pengurus Cabang. Saat itu, Kampus Umum Negeri di Indonesia hanya tersebar di Kota besar. Selebihnya adalah Kampus Agama Islam yang didirikan secara sporadis oleh K.H Wahid Hasyim saat menjabat Menteri Agama. Pada periode pertama ini, PMII memang menjadi mesin kaderisasi intelek bagi Partai NU. Mahbub Junaidi menjadi tokoh sentralnya, hal itu bisa dilihat dari pidatonya pada tanggal 17 April 1965. Mereka bilang mahasiswa yang baik adalah mahasiswa non partai, bahkan non politis, yang berdiri di atas semua golongan, tidak ke sana, tidak ke sini, seperti seorang mandor yang tidak berpihak. Sebaliknya, kita beranggapan, justru mahasiswa itulah yang harus berpartisipasi secara kongkrit dengan kegiatan-kegiatan partai politik. Lalu bagaimana ceritanya PMII kemudian menjadi independen dari NU?

Kita ketahui bersama, bahwa kemudian kepemimpinan PMII beralih kepada Sahabat Muhammad Zamroni (1967-1973) dimana situasi politik dan ekonomi nasional kacau. Muhammad Zamroni memimpin PMII dalam status “peralihan baik eksternal maupun internal. Di wilayah eksternal terjadi tragedi Gestapu/Gestok pemberontakan PKI, banyak para jendral terbunuh, situasi politik nasional kacau, ekonomi terpuruk, dan Presiden Soekarno digantikan dengan pejabat Presiden Soeharto sebagai pengendali keamanan nasional ketika itu. Di internal PMII juga terjadi peralihan, status organisasi. PMII yang semula adalah underbow Partai NU menegaskan sikap independensi, bukan lagi sebagai underbow Partai NU.

Sebelum masuk pada perjalanan sejarah independensi PMII, saya ingin menuliskan kembali teks-teks putusan independensi dan interdependensi yang pernah menjadi keputusan organisasi. Bias jadi kita selama ini perbincangkan, perdebatkan, tetapi sebenarnya kita tidak pernah membaca referensi terkait hal tersebut. Semoga dapat dengan terang kita pahami hal tersebut, sebagai amanah kesejarahan kita, berikut teks-teksnya:

Deklarasi Murnajati (MUBES III PMII, Murnajati Malang, 14 Juli 1972)
Bismillahirrohmanirrohim
kamu sekalian adalah sebagai umat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar (Al-quran).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insyaf dan yakin serta tangung jawab akan masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri sebaik-baiknya.

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah SWT, berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh rakyat.
Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa deklarasi tawang mangu menurut berkembangnya sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sifat dan pembinaan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta dengan memohon rahmat Allah SWT dengan ini menyatakan diri sebagai ORGANISASI INDEPENDENT yang tidak terikat dalam sikap dan tindakannya kepada siapapun dan hanya komited dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila.

Deklarasi Murnajati tersebut lah yang kemudian menjadi dasar secara keorganisasian keputusan independensi PMII dalam kongres ke lima yang selanjutnya di gelar. Berikut adalah teks Manifest Independensi PMII:
Keputusan Independensi PMII (Kongres V PMII 1973)

Manifest Independensi PMII
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insyaf dan yakin akan tangung jawabnya terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan materil dan spirituil bertekad mempersiapkan dan mengembangkan diri sebaik-baiknya.
Bahwa pembangunan dan pembaruan mutlak memerlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah kegiaatn yang didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu kedalam sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa.

Bahwa pada hakikatnya independensi sebagaimana telah di deklarasikan di Murnajati adalah merupakan menivestasi kesadaran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakinkan sepenuhnya terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran islam.

Bahwa independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam rangka mendinamisir dan mengembangkan potensi kultur yang bersumber dari penghayatan nilai-nilai ajaran islam untuk terbentuknya muslim yang berbudi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bahwa pengembangan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam bersikap serta pembinaan rasa tanggung jawab sebagai dinamika pergerakan, dilakukan dengan bermoral dan bersifat manusiawi serta didorong oleh moralitas untuk memperjuangkan pergerakan dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila.

Bahwa dengan independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan islam yang berhaluan Ahlussunah wal Jamaah.
Penegasan independensi PMII (Cibogo 1989)

PENEGASAN CIBOGO
Bismillahirrahmanirrahiem
Bahwa independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan sikap organisasi yang menjadi ketetapan kongres V tahun 1973, sebagai pengukuhan terhadap Deklarasi Murnajati yang dicetuskan dalam MUBES III, 14 juli 1972 di Murnajati, Malang Jawa Timur.

Bahwa Independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan manifestasi dari kesadaran organisasi terhadap tuntutan kemandirian, kepeloporan, kebebasan berfikir dan berkreasi, serta tangung jawab sebagai kader ummat dan bangsa.

Bahwa independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan upaya merespon pembangunan dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam Aslussunnah Wal Jamaah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka PB PMII periode 1988 1991, setelah melakukan kajian kritis dan dengan memohon rahmat Allah SWT, menegaskan kembali bahwa :

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM ADALAH ORGANISASI INDEPENDEN YANG TIDAK TERIKAT DALAM SIKAP DAN TINDAKANNYA KEPADA SIAPAPUN DAN HANYA KOMITED DENGAN PERJUANGAN ORGANISASI DAN CITA CITA PERJUANGAN NASIONAL YANG BERLANDASKAN PANCASILA, DAN AKAN TERUS MENGAKTUALISASIKAN DALAM KEHIDUPAN BERORGANISASI, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

Dari teks di atas, kita dapat pahami bahwa independensi PMII yang diawali dari Deklarasi Murnajati, diteruskan pada Manifest Independensi PMII di Kongres V PMII dan Penegasan Cibogo, tertulis dengan jelas, bahwa independensi PMII: PMII adalah organisasi independen yang tidak terikat dalam sikap dan tindakan kepada siapapun. Tentu teks tersebut masih sangat terbuka untuk di-tafsirkan. Sampai disini, ingin saya berkesimpulan atau menafsirkan, bahwa PMII tidak pernah menyatakan independen secara struktural dari NU sebagai organisasi induknya. Siapapun adalah pengumpamaan personal, sedangkan NU adalah organisasi, bukan personal, bukan individu.

Selanjutnya, tahukah anda? Kongres V PMII di Ciloto – Jawa Barat, yang berhasil menetapkan Manifest Independensi PMII, tetapi di forum kongres tersebut tidak langsung menghasilkan ketua umum, inilah kongres pertama di PMII yang tidak berhasil memilih ketua umum hingga dua kali proses pemilihan. Pemilihan dilanjutkan di Wisma Angkatan Laut (di belakang Hotel Borobudur Jakarta) selama dua malam dan belum berhasil, akhirnya acara pemilihan dilanjutkan di Kantor PBNU dan Sahabat Abduh Paddare terpilih untuk periode 1973-1977 dengan selisih 17 suara dari Sahabat Amdi Thahir. Baru saja menetapkan independensi di forum tertinggi, kongres. Tetapi masih merapat ke PBNU untuk menyelesaikan agenda kongres yang belum selesai.

Selain itu kita ketahui, bahwa Sahabat Abduh Paddare ketua umum terpilih secara pribadi tidak setuju dengan independensi PMII, tetapi karena itu adalah putusan kongres, mau apalagi.

Penegasan Interdependensi (Pondok Gede, 29 Oktober 1991)

Deklarasi Interdependensi PMII-NU
Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui deklarasi murnajati, tahun 1972.

Kerangka berfikir, perwatakan, dan sikap sosial antara PMII dengan NU mempunyai persamaan karena dibungkus dalam pemahaman Islam Ahlussunah wal jamaah.
PMII insyaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangan adalah sangat banyak dan variatif sesuai dengan nuansa usia zaman dan bidang garapannya.

PMII insyaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong menolong Taawanu alal birri wattaqwa, ukhuawah islamiyah (izzul islam wal muslimin) serta harus mencerminkan Mabadi Khairu ummah (prinsip-prinsip umat yang baik), oleh karena itulah PMII siap melakukan kerjasama.

Karena antara PMII dengan NU mempunyai persamaan-persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangan visi sosial dan kemasyarakatan maka keragu-raguan, ketidak menentuan serta kesaling-curigaan, sebaiknya untuk menjalin kerjasama program secara kualitatif dan fungsional baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, PMII menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan NU atas prinsip berkedaulatan organisasi penuh, interdependensi, dan tidak intervensi struktural dan kelembagaan serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunah wal jamaah di Indonesia.

Sahabat-sahabat sekalian, dari dua pola teks independensi dan interdependensi diatas, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Apa itu? Penggunaan kata NU. Tidak disebutkan satu katapun dalam teks independensi, missal: bahwa PMII menyatakan diri independen dari NU. Sedangkan dalam teks interdependensi sangat jelas keterkaitan PMII dengan NU, sehingga harus saling bahu membahu, bersama-sama memperjuangkan ahlussunnah wal jamaah.

Dari sini, sebenarnya bisa saja kita berasumsi dan menafsirkan bahwa independensi PMII ketika itu adalah bagian dari siasat untuk bermanuver dari tekanan regim orba yang sangat serius mendeskriditkan NU dan banom-banomnya.

Keputusan Muktamar NU 2015 PMII menjadi Banom NU.
Tahukah anda dimana letak putusan itu? Putusan itu terletak pada Anggaran Rumah Tangga NU, pasal 18 tentang Badan Otonom, ayat 6: Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah: (point d) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk Mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

Sejak putusan Muktamar NU 2015 di Jombang lalu, setiap terjadi perjumpaan dan silaturahim dengan para kader, PC, PKC bahkan Alumni PMII, selalu saya ditanyakan, Bagaimana sikap PB PMII terkait keputusan tersebut? Belum sempat dijawab, Lalu pertanyaan berlanjut, kira-kira nanti di kongres PMII bagaimana sikap PB PMII?”.

Sebelum saya menegaskan jawaban yang dipertanyakan tersebut, saya ingin sedikit mendeskripsikan seperti apa dinamika wacana tersebut. Setidaknya, ada tiga klasifikasi kecenderungan asumsi dan perspektif kader atau alumni dalam menyikapi hal tersebut. Pertama, ada yang langsung menolak. Pokoknya, PMII harus tetap independen. Tidak menjadi banom NU. Biasanya, perspektif ini ada wilayah yang struktur NU nya dipimpin oleh orang lain. Bukan kiyai, bukan alumni PMII, bahkan naturalisasi NU, NU online, dan bukan NU tulen. Sisa-sisa dari produk konferensi NU yang terbuka. Karena faktor tersebut, argumentasi penolakannya juga negatif. Misal, kalau PMII jadi banom NU, PMII akan jadi alat politiknya pimpinan NU. Hilang nalar kritisnya, dan tidak laku di kampus. Karena kebanyakan anak kampus mau ber PMII, karena independensi PMII.

Kedua, yang menerima. Sebaliknya, penerimaan terjadi diberbagai wilayah yang pimpinan NU-nya dipimpin secara structural oleh para kyai NU dan alumni PMII. Sehingga terbangun kesadaran bersama, untuk bersinergi saling menguatkan dan meningkatkan kualitas capaian dari agenda-agenda NU dan PMII dengan berbagai tantangan yang memang sudah ada didepan mata. Ketiga, yang abu-abu. Tidak langsung menyatakan sikapnya, menerima atau menolak. Lihat perkembangan dan kecenderungan, kalo banyak yang menerima yang nrimo. Tapi kalau banyak yang menolak, ya tolak saja. Argumentasi dari kelompok ketiga ini pun disesuaikan dengan kecenderungan argumentasi yang berkembang.

Karena sedikit banyak memahami variant argumentasi kelompok yang menerima dan menolak, maka jawaban saya tentu mencari titik temu dari kedua arus tersebut. Apakah saya menjadi abu-abu? Tentu tidak. Bersikap adalah bagian dari ijtihad yang jelas pendapatnya, jika benar mendapat dua dan jika salah mendapat satu, sedangkan abu-abu (tidak bersikap atau bersikap sesuai kebanyakan, tanpa ijtihad) mungkin tidak mendapatkan apa-apa.

Bagaimana menjawab dinamika ini? Pertama, saya tegaskan bahwa, PMII harus independen. (kalimat ini secara langsung masuk kategori menolak), biasanya kelompok yang menolak akan langsung mengiyakan dengan respon, setuju. Dan yang menerima, sedikit mengernyitkan dahi, sambil bertanya, kenapa?
Independent yang bagaimana? Disinilah poin saya masukan, poin yang konstitusional. Dalam Anggaran Dasar: BAB III tentang SIFAT PMII pada Pasal 3 berbunyi: PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independent dan profesional. Independent adalah amanah konstitusi. Jadi PMII harus independent.
Tahukah anda, apa yang dimaksud independent dalam konteks Anggaran Dasar kita? Dalam PENJELASAN ANGGARAN DASAR pasal demi pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.

Jika seperti itu definisi independent yang selama ini kita agung-agungkan sebagai identitas organisasi, Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika Muktamar NU memutuskan bahwa PMII adalah Banom NU, dengan serta-merta independensi (kemandirian) PMII hilang?. Kasarnya, independensi (kemandirian) kita sudah teruji 45 tahun, sejak 1972. Lalu, apakah dengan sifat independent PMII tersebut kemudian NU dianggap salah, karena memutuskan PMII sebagai banom NU? Tentu jawabannya adalah, TIDAK! Justru menjadi keberhasilan institusional, ketika organisasi induk telah berhasil mendorong banomnya menjadi mandiri. Menurut saya, dari penjelasan ini, Polemik terkait dengan independensi PMII dan keputusan muktamar NU, clear.
Lalu, dimana posisi anda? Menerima atau menolak? Atau abu-abu? Secara pribadi, dengan tegas saya menerima putusan Muktamar NU itu. Kenapa? Karena inilah panggilan sejarah dan mandat ulama-ulama NU kepada kita (PMII), sebagai generasi muda NU. Ini hasil muktamar, kita pahami bahwa muktamar adalah forum tertinggi dari NU yang dipimpin oleh para ulama yang wajib kita hormati, semoga Allah SWT meridhoi perjuangan beliau-beliau dan menjadi khusnul khotimah, Alfatihah.

Kemudian, ada juga pandangan beberapa kader dan alumni yang menyatakan bahwa, itukan keputusan Muktamar NU, bukan keputusan PMII. Keputusan PMII kan yang tertinggi di kongres PMII, kalau keputusan kongres PMII menolak menjadi banom NU, maka PMII bukan banom NU. Pandangan ini tidak salah, tetapi belum tentu benar. Mengapa?

Dalam pandangan saya, dan saya yakin semua pembaca akan bersepakat, bahwa PMII adalah anak kandung NU. PMII berdiri dan dideklarasikan 57 tahun lalu, karena restu para alim ulama (PBNU). Lalu pertanyaan penting untuk direnungi dan direfleksikan adalah, apakah setara antara muktamar NU dengan Kongres PMII? Apakah kongres PMII bisa menggugat keputusan Muktamar NU? Apakah Kongres PMII bisa merubah ADRT NU? Pasti, jawabannya adalah TIDAK!

Lalu apa yang harus diputuskan PMII dalam kongres terkait hal tersebut? Pentingkah PMII menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait hal itu?. Jika di atas telah saya jelaskan kenapa keputusan ini ditolak dibeberapa daerah, tentu penting kongres PMII mendorong rekomendasi bahwa pimpinan NU diberbagai wilayah adalah hasil dari kaderisasi di IPNU, PMII dan Ansor. Begitu juga di Muslimat NU, harus berasal dari kaderisasi IPPNU, KOPRI dan Fatayat. Sehingga sinergi penguatan organisasi NU kedepan dapat lebih solid, tidak mudah disusupi oleh kelompok manapun. Dengan demikian, tidak ada lagi orang lain yang menjadi pemimpin di NU.

Dengan berbagai dinamika yang telah saya paparkan di atas, pernah dalam penggalan sejarah kita PMII menjadi independent, diputuskan dalam Mubes PMII III, Murnajati Malang, 14 Juli 1972 yang kita kenal dengan deklarasi Murnajati. Lalu ada ketetapan dalam Kongres PMII V di Ciloto Jawa Barat, 28 Desember 1973 yang kita kenal sebagai Manifest Independensi PMII dan selanjutnya ada keputusan Rapat PB PMII 8 Oktober 1989 yang dikenal dengan Penegasan Cibogo penegasan independensi PMII. Jangan juga dilupakan, bahwa secara institusional, dalam Kongres X di Pondok Gede, 29 Oktober 1991 diputuskan Deklarasi Interdependensi PMII NU. Artinya, jika kita membuat penjelasan posisi PMII-NU, akan terpola, bahwa hari ini relasi PMII-NU adalah interdependensi. Relasi ini sering dilupakan, bahkan sengaja coba tidak dibaca sebagai bagian utuh dari sejarah panjang dinamika PMII. Yang selalu digembar-gemborkan adalah PMII independent, pun bukan penjelasan independent dalam konteks ADRT yang saya singgung diatas, mandiri.


Selamat Harlah PMII ke 57 tahun, mari kita solidkan PMII sebagai basis kaderisasi intelektual Nahdlatul Ulama. Merevitalisasi ahlussunnah wal jamaah menjadi basis ideologi kaderisasi, sehingga kader-kader PMII juga memiliki kualitas spiritual yang mumpuni. Tugas besar kita adalah memastikan kaum intelektual muslim Indonesia di kampus-kampus ber-ahlussunnah wal jamaah dan memperjuangkan islam yang rahmatan lil alamin.

Jakarta, 15 April 2017
Disela-sela pelaksanaan PKN PB PMII Angkatan VII

Oleh : Munandar Nugraha,
Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII

Sumber : KabarNU.com