Ancaman Khilafah Islamiyah Nyata, GP Ansor Ajak Masyarakat Dukung Perppu Nomor 02 Tahun 2017 | PMII NEWS Online

Iklan Semua Halaman

Ancaman Khilafah Islamiyah Nyata, GP Ansor Ajak Masyarakat Dukung Perppu Nomor 02 Tahun 2017

23 September 2017
PMII NEWS Online - Setelah menanti cukup lama, akhirnya Pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini diterbitkan untuk mengatasi kebuntuan hukum mengenai mekanisme pembubaran ormas atau pencabutan status badan hukum ormas (organisasi masyarakat).
Foto: GP ANSOR
"Langkah Pemerintah ini langkah konkret untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman ormas-ormas yang mengklaim berasaskan Pancasila, namun dalam praktiknya justru menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Seperti, ideologi Khilafah Islamiyah, yang diusung HTI", tegas Nurruzaman, Komandan Densus 99 Banser, Kamis (13-07-2019).

Oleh sebab itu, kata Nurruzaman, GP (Gerakan Pemuda) Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari rong-rongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun ormas radikal lainnya yang anti-Pancasila. Ansor pun mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung diterbitkannya Perppu ini.

"Ansor mengajak seluruh komponen bangsa mendukung penuh Perppu ini sebagai payung hukum membubarkan HTI secara resmi. Karena, semakin lama pemerintah mengeksekusi langkah hukum, membuat HTI terus melakukan aktivitasnya. Ancaman mendirikan negara Khilafah Islamiyah ini ancaman nyata, bukan main-main," ungkap Nurruzaman yang dikenal juga sebagai pengamat terorisme.

Ia tak sependapat dengan kekhawatiran bahwa Perppu No 2 tahun 2017 justru mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul memperlihatkan bahwa kebijakan Pemerintah ini tidak dipahami sebagai bagian langkah Pemerintah menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara.

"Sejak Perppu No 2 Tahun 2017 telah diterbitkan, maka seluruh ormas di Indonesia harus memiliki kepatuhan hukum demi terjaganya ketertiban umum berupa terjaganya nilai-nilai berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas-asas Pancasila", jelas Nurruzaman.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi layak mendapat apresiasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena telah memberikan landasan hukum untuk melakukan pembubaran ormas-ormas yang mengancam nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Indonesia", tambahnya.

Ia menambahkan, selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, memiliki kewenangan atributif yang dijamin oleh UUD (Undang-undang Dasar) 1945 untuk mengatasi kekosongan hukum yang memang belum diatur dalam suatu Undang-Undang.

"Perppu ini untuk mengakomodasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara berupa adanya ancaman munculnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Karena itu, Presiden harus mengambil langkah responsif, salah satunya adalah dengan menerbitkan Perppu ini," ujarnya.

Penulis: Citizen Warta Pergerakan